Menelaah Akar Konflik di Daerah Papua

Oleh : Fajar Kurnianto
Koran Jakarta, Selasa 12 Juni 2012

Judul : Nasionalisme Ganda Orang Papua
Penulis : Bernarda Meteray
Penerbit : Kompas, Jakarta
Cetakan : I, Mei 2012
Tebal : xxx+302 halaman
ISBN : 978-979-709-644-1

Masalah Papua tak juga kunjung selesai sampai sekarang. Belakangan, berbagai peristiwa penembakan terhadap warga dan aparat sering kali terjadi. Keamanan dan stabilitas di Papua belum juga tercipta. Pendekatan militer yang ditempuh pemerintah Indonesia rupanya justru makin meningkatkan militansi dan perlawanan kaum separatis seperti yang dulu dicurigai sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Namun, ketika pendekatan ini perlahan-lahan diubah dengan memberi Papua otonomi khusus, ternyata masalah juga tak kunjung selesai. Mengapa Papua terus bergolak?

Buku yang diangkat dari disertasi bertema sejarah karya Bernarda Meterey, pengajar di FKIP Universitas Cenderawasih ini, coba menemukan jawabannya. Dia mengupas sejarah Papua sejak pertama kali Kerajaan Sriwijaya (abad VIII) menginjakkan kakinya di sini, disusul Majapahit (abad XIV), lalu Ternate dan Tidore (abad XVI), kemudian datang Belanda (VOC), Jepang, hingga pemerintah Indonesia.

Akar dari berbagai masalah di Papua saat ini, menurut Meterey, sesungguhnya terletak pada nasionalisme ganda orang Papua. Di satu sisi, mereka merasa sebagai orang Papua, pada sisi lain, mereka juga terintegrasi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Nasionalisme Papua lahir bukan di ruang kosong. Beberapa sarjana Barat telah memberi perhatian pada masalah ini, seperti Chauvel, Singh, Penders, dan Drooglever. Chauvel (2005) menjelaskan bahwa salah satu penyebab munculnya nasionalisme Papua terletak pada perjalanan sejarah wilayah itu yang menyangkut perbedaan dan persaingan antara orang Papua dan orang Indonesia lainnya, seperti Ambon, Kei, Manado, dan Sangir, baik sebelum Perang Pasifik 1942 maupun selama 1944-1962 (hlm 19).

Menurut Chauvel, ada dual colonialism, yakni yang dilakukan Belanda di lapisan atas dan Indonesia di lapisan bawah. Menurutnya, peran orang Indonesialah yang memicu bangkitnya nasionalisme di Papua.

Menurut Meterey, bersemainya kesadaran kepapuaan sebagai suku bangsa tidak lepas dari peran misi Katolik dan zending Protestan yang sudah dimulai sejak tahun 1855, jauh sebelum pos pemerintah Belanda didirikan pada tahun 1898. Mereka memperkenalkan penggunaan bahasa Melayu dan budaya Melayu serta ide Barat kepada orang Papua (hlm 31).

Ini berlangsung hingga Jepang menginjakkan kakinya di Hindia pada April 1942 yang selanjutnya menguasai Merauke. Berbeda dengan sikap orang Papua terhadap Belanda, sikap mereka terhadap Jepang lebih cenderung menentang karena Jepang kejam. Karena itu, ketika Sekutu mendarat di Hindia pada April 1944, dianggap sebagai pembebas dari Jepang. Mereka membantu Sekutu mengusir Jepang. Kedatangan Sekutu, menurut Lagerberg (1979), memotivasi masyarakat Papua memikirkan kembali identitas mereka (hlm 49).

Sementara itu, nasionalisme Indonesia di Papua disemai tokoh-tokoh nasionalis mulai akhir 1945 ketika residen Van Eechoud merekrut beberapa orang Indonesia sebagai pegawai pemerintah, di antaranya Soegoro Atmoprasodjo yang ditunjuk sebagai pengajar dan direktur asrama pada Kursus Singkat Pamong Praja di Kota Nica. Kesempatan ini digunakan Soegoro untuk meyakinkan para siswanya untuk berpikir bahwa mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia (hlm 55).

Tokoh lainnya adalah Gerungan, seorang dokter wanita, yang mendirikan Komite Indonesia Merdeka (KIM) pada November 1946. KIM lebih bergiat di politik dengan menggelorakan nasionalisme Indonesia. Maka itu, dia sering berbenturan dengan pemerintah Belanda. Organisasi politik lainnya adalah Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) yang didirikan Ratulangi dan elite-elite Papua pada 28 November 1946 di Serui. Misinya sama dengan KIM, memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Belanda dan bergabung dengan Indonesia.

Sampai di sinilah masyarakat Papua terbelah menjadi dua: yang pro-Indonesia dan Belanda. Babak selanjutnya adalah “perebutan” Papua oleh Indonesia dan Belanda yang berakhir secara resmi melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 yang menggambarkan sebagian besar masyarakat Papua ingin berintegrasi dengan Indonesia. Tapi, sebagian masyarakat Papua yang pro-Belanda, kemudian ingin memperjuangkan Papua yang merdeka, tidak ikut ke mana-mana. Mereka menganggap Pepera sarat dengan kecurangan. Mereka inilah yang antara lain menggunakan jalur perlawanan bersenjata hingga kini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s