Menegakkan Demokrasi

Oleh : Fajar Kurnianto
Bisnis Indonesia, Minggu 15 April 2012

Judul : Demokrasi Konstitusional
Penulis : Adnan Buyung Nasution
Penerbit : Kompas, Jakarta
Cetakan : I, Juli 2011
Tebal : xii+218 halaman
ISBN : 978-979-709-581-9

Dalam konteks sejarah Indonesia, kekuasaan seumur hidup pernah dicoba dipraktikkan Sukarno dengan demokrasi terpimpinnya, tapi terhenti di tengah jalan.

Penerusnya, Soeharto, juga mau begitu. Meski ia menganut demokrasi liberal, tapi hakikatnya sama. Soeharto ingin seperti Sukarno, tapi juga gagal.

Demokrasi mendorong kekuasaan dibatasi dan dibagi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan mengambil konsep trias politika Montesquieu (1689-1755), seorang pakar hukum Perancis zaman pencerahan, kekuasaan dibagi ke dalam tiga lembaga: eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Indonesia sejak awal sebenarnya sudah sepakat menjadikan demokrasi sebagai sistem bernegara. Dua model demokrasi pernah dijalankan: demokrasi liberal atau parlementer (1950-1959), demokrasi terpimpin (1959-1966), dan demokrasi liberal lagi pada masa Orde Baru (1966-1998).

Adnan Buyung Nasution dalam buku ini menggambarkan sedikit sejarah demokrasi Indonesia, terutama masa demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal Orde Baru (Orba) yang dinilainya tidak sesuai dengan demokrasi sejati.

Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan Nasakom (nasionalis, agama, dan komunisme).

Pada masa ini, terjadi beberapa penyimpangan demokrasi, antara lain mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak dipenjara, peran parlemen lemah dan akhirnya dibubarkan presiden yang kemudian membentuk DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong), jaminan HAM lemah, terjadi sentralisasi kekuasaan dan terbatasnya peran pers.

Kondisi yang tidak jauh berbeda terjadi di era Orba. Dengan kekuasaan otoriter-militeristik, kebebasan pers terpasung, pelanggaran HAM terjadi, pemilu jauh dari semangat demokratis, rotasi kekuasaan eksekutif tidak ada dan merajalelanya praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Dalam rezim ini memang ada pembagian kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tapi, dengan pemilu yang jauh dari demokratis, posisi legislatif lemah dan lebih merupakan kepanjangan tangan dari eksekutif yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan. Yudikatif juga terkooptasi eksekutif. Tidak ada kesetaraan dari tiga lembaga negara itu, sehingga fungsi saling kontrol tidak ada.

Kini, setelah masa dua rezim itu lewat, kekuasaan sudah dibatasi dan terbagi berkat amendemen terhadap UUD 1945. Secara prosedural, demokrasi pada sisi penataan lembaga negara sudah lebih efektif, tapi secara substansi tampaknya belum sepenuhnya. Korupsi masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.

Pembagian kekuasaan ala Montesquieu yang diharapkan membuat korupsi dalam kekuasaan tertekan, ternyata malah membuat korupsi juga ikut terbagi, dan di masing-masing lembaga itu sama kuat, besar dan mengakarnya. Demokrasi pada akhirnya bukan soal pembagian kekuasaan semata, tapi juga penegakan hukum tanpa pandang bulu dan kepatuhan pada hukum, serta konstitusi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s