Kritik terhadap Demokrasi Liberal

Oleh : Fajar Kurnianto
Alumnus UIN Jakarta

Judul : Demokrasi Substansial, Risalah Kebangkrutan Liberalisme
Penulis : Donny Gahral Adian
Penerbit : Koekoesan, Depok
Tahun : I, Oktober 2010
Tebal : xii+129 halaman

Banyak orang bertanya-tanya, kenapa kondisi bangsa saat ini begitu carut-marut? Apa akar penyebabnya? Donny Gahral Adian dalam buku ini memberikan jawaban tegas: demokrasi liberal atau prosedural! Demokrasi telah tercerabut dari akarnya sejak bertemu dengan ideologi yang berdiri secara diametral dengan segala sesuatu yang kolektif, atau yang dikenal sebagai liberalisme. Demokrasi sebagai demos atau kolektivitas politik dikoyak oleh individualisme keras liberalisme. Politik demokrasi bukan lagi pembangunan proyek-proyek kolektif (kesejahteraan umum) melainkan festival individualisme dan proseduralisme belaka.

Carl Schmitt jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwa demokrasi dan liberalisme tidaklah sepadan. Liberalisme mengusung kemanusiaan universal, sementara demokrasi mengusung demos atau kesatuan politik yang partikular dan yang mengecualikan. Demokrasi sebagai partikularitas adalah bagian resmi dari politikal. Sedangkan liberalisme justru menguras politikal dari demokrasi dengan membuatnya menjadi semata-mata arena untuk mencapai konsensus rasional. Konsensus rasional mungkin dicapai karena liberalisme menurunkan isu-isu antagonistik (moral, agama, ekonomi) dari ruang publik ke ruang privat.

Demokrasi liberal atau prosedural, menurut Donny, pada dasarnya bertujuan membangun sebuah prinsip koeksistensi yang dapat disepakati secara universal. Masyarakat demokratis tersusun dari berbagai bentuk kehidupan yang saling berkontestasi satu sama lain. Bentuk kehidupan di sini adalah semacam komitmen kultural yang ditopang oleh kuasa. Demokrasi liberal berupaya menyelesaikan kemajemukan tersebut dengan merancang prosedur rasional yang netral. Disebut netral karena prosedur tersebut tidak mengandaikan konsep kebaikan atau nilai apa pun. Prinsip, nilai, identitas sosial, konsep kebaikan beserta kuasa yang menyertainya diturunkan ke ruang privat agar peluang konsensus terbuka lebar di ruang publik.

Masyarakat demokratis tidak dapat disandarkan pada konsensus rasional tentang prinsip universal. Masyarakat demokratis juga tidak diatur oleh prosedur tunggal dan universal. Setiap prosedur tertanam di dalam bentuk kehidupan sehingga ditaati dan dipraktikkan. Prosedur bukan aturan yang diciptakan berdasarkan prinsip universal tertentu. Aturan bagi Wittgenstein tak lain adalah kondensi dari praktik sosial sehingga tak dapat dilepaskan dari bentuk kehidupan. Pemisahan antara prosedural dan substansial sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sebab, setiap prosedur senantiasa melibatkan komitmen etis substantif yang menisbikan kemungkinan netralitas atau kemurnian prosedur. Demokrasi liberal sesungguhnya memungkiri nilai-nilai substantif yang menopangnya.

Kemajemukan bentuk kehidupan dalam masyarakat demokratis tidak pernab stabil, tapi senantiasa berada dalam situasi kontestasi atau konflik. Jika konflik itu tidak bisa diatasi lewat formula konsensus ala demokrasi liberal, demokrasi macam apa yang perlu diajukan? Chantal Mouffe (2000) mempromosikan apa yang disebutnya dengan demokrasi agonistik. Berbeda dengan demokrasi liberal yang mengenyahkan antagonisme dengan memprivatisasinya, demokrasi agonistik mengamini konflik di ruang terbuka. Setiap posisi politik sejatinya adalah komitmen terhadap bentuk kehidupan yang ditopang oleh hegemoni. Hukum hegemoni sangat jelas: setiap hegemoni membuahkan hegemoni tandingan (counter hegemony). Demokrasi agonistik tigak mengenyahkan antagonisme, tapi menjinakkannya dalam bentuk agonisme. Demokrasi agonistik mengubah konflik kawan/musuh (antagonisme) menjadi konflik teman/lawan (agonisme).

Musuh dalam perspektif Schmittian adalah mereka yang mengancam eksistensi kita secara total. Dalam logika kawan/musuh, hukum yang bekerja adalah menghancurkan atau dihancurkan. Lawan dalam demokrasi agonistik, berbeda dengan musuh. Lawan adalah dia yang ide atau gagasannya kita lawan mati-matian, namun hak untuk mempertahankan gagasan tersebut tidak persoalkan. Lawan di sini lebih dari sekadar lawan berdebat (etika) atau kompetitor (ekonomi). Lawan tetaplah musuh dalam kategori Schmitt, namun musuh yang sahih. Kesahihan sang musuh disebabkan karena dia dan kita berbagi ketaatan pada prinsip etiko-politik demokrasi, yakni kebebasan dan kesetaraaan.

Untuk proposal demokrasi agonistik Mouffe, Donny memberikan tiga catatan. Pertama, konversi antagonisme menjadi agonisme. Konversi ini bisa dikatakan sebagai bentuk moderasi yang menghapuskan kemungkinan anihilasi total atau destruksi. Namun, moderasi ini dihadapkan pada persoalan komitmen dan hasrat kolektif. Kedua, prinsip etiko-politik Mouffe yang sangat terbuka secara semantik justru membuka ruang bagi antagonisme sebagai logika kawan/musuh. Mouffe mengatakan bahwa musuh harus diperlakukan sebagai lawan karena berbagai prinsip etiko-politik yang sama, meski dapat saja berbeda tafsir. Persoalannya, bagaimana bila perbedaan tafsir tersebut justru mengubah kembali lawan menjadi musuh lengkap dengan ancaman destruksinya. Ketiga, prinsip etiko-politik kebebasan dan kesetaraan datang dari tradisi demokrasi liberal yang bisa saja menjadi sesuatu yang asing bagi komunitas tertentu.

Demos adalah rakyat yang suda terorganisir secara politik. Sementara, rakyat sendiri pada awalnya sebuah anonimitas yang tak terbentuk. Kekuasaannya cukup besar, tapi bersifat ekstra-legal dan nir-bentuk. Namun, kekuasaan ekstra-legal ini kemudian mengonstitusi dirinya dalam sebuah tata politik dengan segenap mekanisme juridisnya. Kekuasaan ekstra-legal dari rakyat mentransformasi dirinya menjadi otoritas legal melalui konstitusi. Demokrasi dengan demikian dapat dipahami sebagai dua momen. Momen pertama adalah momen politik ketika kekuasaan rakyat membentuk politik dengan mendefinisikan isi dan tipe politik yang diinginkannya. Momen kedua adalah momen legal-juridis, yakni ketika kekuasaan “yang menciptakan” menjadi “yang diciptakan”. Rakyat pun menjadi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Masing-masingnya memiliki otoritas sendiri-sendiri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s