Mimpi Mendirikan Negara Islam Indonesia

Oleh : Fajar Kurnianto
Alumnus UIN Jakarta

Judul : Demokrasi di Bawah Bayangan Mimpi N-11; Dilema Politik Islam Dalam Peradaban Modern
Penulis : Abdul Munir Mulkhan & Bilveer Singh
Penerbit : Kompas, Jakarta
Tahun : I, April 2011
Tebal : xii+380 halaman

Mimpi kaum Islamis Indonesia untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) dengan tegak dan berlakunya syariat Islam serta kepala negara adalah Khalifah, Imam, atau Amir, hingga saat ini belum surut. Belakangan, intensitas gerakan dan aktivitasnya malah tampak semakin menguat. Tidak hanya melalui organisasi-organisasi massa Islam, tapi juga partai-partai politik yang berasaskan Islam yang ikut serta dalam pagelaran pemilihan umum (pemilu).

Berakhirnya rezim Orde Baru (Orba) pada 1998 memberikan harapan untuk mewujudkan mimpi kaum Islamis, setelah mereka menuai tiga kegagalan. Pertama, ketika tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihapus saat pengesahan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, padahal sudah disetujui pada 22 Juni 1945. Kedua, dibubarkannya Masyumi oleh Presiden Sukarno pada 1960, selain karena dituding terlibat dengan pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia), juga karena terlalu ingin memaksakan Republik Indonesia sebagai negara Islam.

Ketiga, ditolaknya rehabilitasi Masyumi oleh Presiden Soeharto pada 1967 dan dipaksakannya asas tunggal Pancasila pada partai-partai politik hingga tahun 1980-an serta direpresinya kaum Islamis hingga mereka hanya bisa bergerak di bawah tanah. Segala aktivitas dan gerakan berbau Islam diawasi ketat, hingga terjadi tragedi berdarah di Tanjung Priok (September, 1984), disusul lima tahun kemudian (Februari, 1989) di Lampung dengan tragedi yang dikenal dengan Geger Talangsari. Ratusan jamaah dituding sebagai anggota gerakan NII yang diproklamasikan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949.

Buku karya Abdul Munir Mulkhan dan Bilveer Singh ini coba memaparkan bagaimana mimpi kaum Islamis untuk mendirikan NII dan menegakkan syariat Islam terus hidup sejak diproklamasikan oleh Kartosoewirdjo hingga peristiwa Talangsari. Mimpi yang berangkat dari pemahaman skripturalis mereka yang membuat mereka cenderung konservatif dan fundamentalis. Dinamika mereka dalam wacana perpolitikan nasional, sikap dan tanggapan mereka terhadap sistem demokrasi yang dianut negara ini, serta pergumulan wacana syariat mereka yang berbenturan dengan wacana demokrasi.

NII adalah mimpi kaum Islamis pada umumnya, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Namun begitu, mereka berbeda pandangan. Sebagian kelompok secara terbuka memperjuangkan pembentukan NII secara formal, sebagian lagi lebih mementingkan nilai-nilai substantif dari sekadar formal NII. Sebagian yang lainnya lagi memandang tidak ada referensi tekstual yang bisa dijadikan rujukan bagi pembentukan NII secara formal, kecuali secara etik dan substantif tersebut. Selain alasan keagamaan yang mereka pahami mengharuskan untuk menegakkan syariat secara paripurna, baik itu yang menyangkut urusan ukhrawi maupun duniawi, alasan realitas sosial juga menjadi landasan. Realitas bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga mendirikan NII itu merupakan kemestian.

Akan tetapi, bagi pendukung NII dalam bentuk formal layak diajukan pertanyaan; apakah NII itu adalah NII yang dideklarasikan oleh Kartosoewirjo lengkap dengan Undang-Undang Negara Islam yang dibuatnya (Qanun Asasi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Nidhom Asasi) yang dalam buku ini terlampir lengkap di pagina 307-362. Ataukah, bentuk lain yang mengusung nilai-nilai luhur Islam dalam suatu sistem yang kompatibel dengan sistem pemerintahan negara modern? Jawaban untuk pertanyaan ini melahirkan dua kelompok.

Satu kelompok yang oleh John L Esposito disebut sebagai minoritas ekstrim, yakni kelompok Islam konservatif, fundamentalis, radikal atau garis keras, memandang perlunya NII dalam bentuk formal. Sementara kelompok kedua yang Esposito sebut sebagai muslim arus utama, yakni Islam etik, Islam substantif, Islam progresif, dan Islam kritis (belakangan disebut Islam liberal), cenderung tidak mempermasalahkan bentuk negara atau dasar negara, tetapi pada fungsi dan realisasi nilai-nilai luhur dan kemanusiaan yang pada satu sisi pararel dan kompatibel dengan sistem negara modern yang sekuler sekalipun (hlm. 174).

Dalam perkembangannya, kelompok pendukung NII formal kemudian pecah setidaknya menjadi dua kelompok. Kelompok pertama tetap memperjuangkan NII formal dalam wadah organisasi keagamaan yang dalam keadaan tertentu mengambil jalan kekerasan, sementara kelompok kedua mengambil jalan konstitusional dengan melalui jalur yang disediakan negara, yakni partai politik. Kelompok kedua inilah yang di buku ini disebut mengikuti pandangan Yusuf Qardhawi tentang demokrasi. Islam menurutnya bukan demokrasi, demokrasi juga bukan Islam. Meski begitu, demokrasi bisa digunakan sebagai jalan untuk mencapai tujuan berdirinya negara Islam.

Awetnya gerakan-gerakan Islam mendukung berdirinya NII, menurut penulis buku ini, tidak lepas dari pemahaman skripturalis atas teks-teks agama dan kegamangan mereka untuk mengikuti perkembangan zaman yang berubah, yang menuntut ijtihad baru atau reinterpretasi atas ajaran-ajaran Islam. Itu yang tidak mereka sepakati hingga detik ini. Bahkan, fakta bahwa mayoritas muslim Indonesia tidak banyak yang memilih partai berasas Islam pada pemilu 1999 dan 2004 tidak mereka lihat sebagai gambaran bahwa NII memang tidak didukung mayoritas kaum muslim, malah mereka anggap ada konspirasi pihak asing (Barat) untuk menghancurkan Islam. Buku ini mengajak kita untuk melihat dan memahami gerakan mereka agar ditemukan cara yang tepat untuk menyikapinya secara tepat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s