Korupsi dalam Jurisprudensi Islam

Oleh : Fajar Kurnianto
Alumnus UIN Jakarta

Judul : Koruptor Itu Kafir; Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)
Penulis : Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
Penerbit : Mizan, Bandung
Tahun : I, September 2010
Tebal : lii+194 halaman

Korupsi tidak ada habis-habisnya di negeri ini. Seperti penyakit kronis menahun yang sulit disembuhkan, setidaknya hingga saat ini. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya tidak membuat para koruptor takut dan gentar. Beberapa waktu lalu Transparency International Indonesia (TII) memberikan skor korupsi untuk Indonesia: 2,8. Artinya, Indonesia masih menjadi negara dengan tingkat korupsi paling tinggi.

Berbagai upaya sudah dilakukan, tetapi tampaknya para koruptor itu jauh lebih kuat. Perlu gebrakan dan gerakan luar biasa, tidak hanya dari pemegang kekuasaan tertinggi (Presiden) dan lembaga-lembaga antikorupsi yang dibentuknya, tapi juga organisasi-organisasi masyarakat sipil dan keagamaan. Komitmen dan keseriusan memberantas korupsi dari atas harus terus dikobarkan, sementara dari bawah juga tidak boleh luntur, apalagi apatis, karena itu justru akan makin menyenangkan para koruptor.

Organisasi-organisasi sipil sosial-keagamaan sebetulnya selalu mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi, di antaranya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Dan, salah satu yang dihasilkan dari dua organisasi adalah keputusan-keputusan tentang hukum korupsi dan hukuman bagi koruptor dalam perspektif agama yang lahir dari kajian-kajian agama di dua organisasi tersebut, kemudian terangkum dalam buku ini. Fokus kajian di buku ini tidak semata-mata pada soal korupsi ditilik dari sudut agama, tapi juga mengungkapkan hukuman atau sanksi apa yang harus dijatuhkan pada koruptor.

Di dalam Islam (baca: yurisprudensi Islam) memang tidak ada istilah korupsi. Kendati demikian, lantaran korupsi merupakan sebuah kata yang mengacu pada beberapa praktik kecurangan dalam transaksi antar manusia, kata itu dapat dilacak perbandingannya dalam beberapa ungkapan tindakan curang yang dilarang dalam hukum Islam. Untuk mengidentifikasinya, perlu diketahui secara persis unsur-unsurnya.

Dalam Kitab Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 ayat 2 dan 3, disebutkan unsur-unsur korupsi, yakni: tindakan melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain, merugikan pihak lain baik pribadi maupun negara, dan menyalahgunakan wewenang atau kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Namun, unsur melawan hukum masih memberikan peluang terjadinya korupsi manakala hukum yang dilegalkan merupakan hasil dari upaya manipulatif sehingga menghasilkan hukum yang koruptif.

Karena itu, Muhammadiyah memberi alternatif definisi korupsi, yakni: tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat, agama, moral, dan hukum, dengan tujuan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan rusaknya tatanan yang sudah disepakati yang berakibat pada hilangnya hak-hak orang lain, korporasi, atau negara yang semestinya diperoleh.

Dengan definisi ini, di dalam hukum Islam banyak dijumpai padanannya, di antaranya: pertama, ghulul, yakni pengkianatan atas amanat yang mestinya dijaga. Kedua, risywah (praktik suap). Ketiga, khiyanah (khianat). Keempat, mukabarah dan ghasab. Pengertian mukabarah sangat umum, meliputi eksploitasi secara tidak sah atas benda dan manusia. Sementara ghasab adalah mengambil sesuatu dari tangan seseorang dengan jalan kekerasan (paksaan). Kelima, sariqah (pencurian). Keenam, intikhab (merampas atau menjambret). Ketujuh, aklu suht (makan hasil atau barang haram).

NU sependapat dengan Muhammadiyah tentang tidak adanya istilah korupsi di dalam yurisprudensi Islam. Tetapi berdasarkan tindakan-tindakan yang dikategorikan korupsi terdapat tiga unsur utama di dalamnya. Pertama, adanya tasharruf, yakni perbuatan yang bisa berarti menerima, memberi, dan mengambil. Kedua, adanya pengkianatan terhadap amanat kekuasaan. Ketiga, adanya kerugian yang ditanggung oleh masyarakat luas atau publik.

Karena itu, menurut NU, korupsi didefinisikan sebagai: pertama, sebuah bentuk tasharruf yang merupakan pengkhianatan atas amanat yang diemban dan dapat merugikan publik secara finansial, moral, dan sosial. Kedua, sebuah tindakan yang menyalahi hukum dan merupakan pengkhianatan atas amanat serta dapat menimbulkan kerugian publik. Menurut NU, beberapa unsur korupsi di atas menunjukkan kedekatan kejahatan ini dengan beberapa kejahatan menyangkut harta benda. Pertama, dari sisi mengambil harta orang lain atau pihak lain secara tidak sah, korupsi sangat dekat dengan pencurian, namun korupsi lebih besar daripada pencurian. Kedua, dari sisi kekuasaan, korupsi lebih dekat dengan risywah (suap). Ketiga, dari sisi penggelapan harga publik korupsi sangat dekat dengan ghulul. Keempat, dari segi dampak yang ditimbulkannya, korupsi sangat dekat dengan hirabah, yakni sama-sama termasuk fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan publik.

Buku ini pertama kali terbit pada Mei 2006 dengan dua buku terpisah dalam paket buku Fikih Anti-Korupsi. Dua buku itu kemudian disatukan, lalu diberi judul baru: Koruptor Itu Kafir, dan diterbitkan kembali. Menurut saya, judul edisi pertama buku ini lebih relevan jika melihat isi buku ini secara keseluruhan. Karena di dalam buku ini sama sekali tidak disoal wacana koruptor sebagai kafir, selain sedikit disinggung di bagian pengantar. Lepas dari itu, buku ini menegaskan bahwa hukum-hukum yang digali dari ajaran agama turut memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi. Agama telah menggemakan jihad memberantas koruptor!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s