Agenda Monopoli Kampanye Antirokok

Oleh : Fajar Kurnianto
Koran Jakarta, Senin 18 Juli 2011

Judul : Kriminalisasi Berujung Monopoli
Penulis : Salamuddin Daeng, dkk.
Penerbit : Indonesia Berdikari, Jakarta
Tahun : I, Mei 2011
Tebal : xx+214 halaman

Kampanye antirokok begitu gencar dilakukan pemerintah. Beberapa kota di Indonesia pun mengeluarkan peraturan larangan merokok di tempat umum, seperti DKI Jakarta, Surabaya, Bogor, Padang Panjang, Palembang, Tangerang, dan Bandung. Tidak hanya pemerintah, bahkan organisasi keagamaan pun ikut menjadi bagian dari kampanye antirokok. Kita tentu masih ingat, misalnya, Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram rokok. Juga, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan rokok bagi anak-anak, remaja, wanita hamil, dan merokok di tempat umum.

Jika dicermati lebih jauh, kampanye antirokok ini sebetulnya merupakan bagian dari tekanan rezim internasional terhadap industri rokok dan tembakau melalui apa yang disebut dengan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Perjanjian yang telah disepakati di bawah organisasi kesehatan dunia (World Health Organization/WHO), kemudian dipaksakan untuk menjadi aturan hukum nasional Indonesia melalui ratifikasi dan adopsi ke dalam Undang-Undang (UU) sektoral, dalam hal ini UU di bidang kesehatan. FCTC merupakan perjanjian internasional yang dimaksudkan untuk membatasi produksi, distribusi, dan penjualan tembakau di dunia dengan alasan kesehatan.

Buku hasil penelitian serius dan mendalam dari lima orang; Salamuddin Daeng, Syamsul Hadi, Ahmad Suryono, Dahris Siregar, dan Dini Adiba Septiani, yang didukung oleh lembaga Indonesia Berdikari (IB), ini ingin mengungkap agenda bisnis sesungguhnya di balik kampanye antirokok, melalui kajian ekonomi politik dan hukum dalam konteks Indonesia. Ada kepentingan bisnis multinasional yang bermain dengan cantik di belakangnya. FCTC tidaklah “murni untuk kesehatan”. Ibarat pepatah semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Demikianlah industri rokok dan tembakau di tanah air dalam konstelasi ekonomi politik global.

Bagi Indonesia, industri rokok dan tembakau merupakan salah satu industri nasional yang sangat kuat hingga kini, di tengah kecenderungan “deindustrialisasi” yang terjadi di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir. Industri yang telah hidup dan berkembang lebih dari seratus tahun ini, yang umurnya setara dengan usia kegiatan eksploitasi migas di negeri ini, bahkan menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan negara, jauh lebih tinggi dari pendapatan negara yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam tambang yang selama ini menjadi andalan investasi di Indonesia. Industri ini memberikan sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan negara.

Dalam kancah global, seperti dicatat di buku ini, secara keseluruhan pasar tembakau bernilai 378 miliar dollar AS, dan tumbuh 4,6 persen pada 2007. Pada 2012, nilai pasar tembakau global diproyeksikan meningkat 23 persen lagi, mencapai 464,4 miliar dollar AS. Jika seluruh industri tembakau besar digabungkan dan diibaratkan sebagai “negara”, maka posisinya akan menduduki peringkat ke-23 terbesar di dunia dalam hal produk domestik bruto (PDB), melebihi PDB dari negara-negara seperti Norwegia dan Arab Saudi (hlm. 11). Dari sisi produksi tembakau, berdasarkan data FAO (Food and Agriculture Organization) tahun 2003, Indonesia berada di peringkat ke-8 negara produsen tembakau terbesar di dunia setelah China, India, Brasil, AS, Uni Eropa, Zimbabwe, dan Turki.

Dalam konteks pasar dunia, sebagai salah satu produsen tembakau dan rokok dengan pertumbuhan yang cukup signifikan, Indonesia menjadi negara yang sangat diperhitungkan oleh negara-negara di dunia, terutama negara-negara maju. Indonesia berpotensi merebut pasar dunia yang didominasi negara-negara maju. Upaya merebut pasar telah melahirkan persaingan yang kompleks dan tajam. Pertama, persaingan antara negara berkembang dan negara maju dalam memperebutkan pasar rokok. Kedua, kompetisi antara perusahaan tembakau dan produk olahan tembakau dengan perusahaan farmasi dalam memperebutkan pasar nikotin. Ketiga, kompetisi antara perusahaan rokok besar dan perusahaan rokok kecil.

Buku ini tidak menyarankan masyarakat untuk merokok, sebagai tandingan dari kampanye antirokok. Buku ini hanya ingin menjelaskan bagaimana industri rokok nasional kita yang telah memberi keuntungan bagi negara dan membuka lapangan kerja bagi jutaan orang Indonesia, tidak boleh disingkirkan begitu saja dan dikriminalisasi, apalagi jika itu hanya untuk memenuhi hasrat kepentingan bisnis internasional negara-negara industri maju yang hendak memonopoli, sehingga mengorbankan perekonomian rakyat dan kedaulatan negara.

2 responses to “Agenda Monopoli Kampanye Antirokok

  1. Sepakat dgn tulisan di atas. Polemik pro – kontra tembakau, secara bisnis suatu hal yang wajar bila ada persainngan. Namun bila salah satu pihak berlindung pada konteks yang bersifat humanis, yaitu kesehatan, inilah yang disebut kriminal. Oleh sebab itu penting membuka wacana lebih luas dimana kepentingan masing-2 pihak (pro-kontra), sehingga ada pendewasaan publik selanjutnya publik bisa menyikapinya dengan bijak.

    • ini perang bisnis, bukan lagi soal merokok tidak merokok, tapi ada kepentingan masyarakat kita yang bakal hancur karena industri rokok luar negeri; kita lihat soal lain, pasar tradisional banyak mulai tergusur mal-mal dan pusat2 belanja, jangan lagi terjadi pada kasus rokok kretek ini🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s