Pekerja Migran Minus Keadilan

Oleh : Fajar Kurnianto
Koran Jakarta, Senin 4 Juli 2011

Judul : Akses Keadilan dan Migrasi Global
Penulis : Sulistyowati Irianto
Penerbit: Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
Tahun : I, Mei 2011
Tebal : xxiv+326 halaman

Kasus pemancungan Ruyati, salah seorang pekerja migran asal Bekasi, di Arab Saudi beberapa waktu lalu masih menyisakan duka yang mendalam bagi kita semua. Kasus itu sekaligus menggambarkan wajah pengelolaan pekerja migran di luar negeri oleh pemerintah kita yang amburadul dan jauh dari keadilan.

Keadilan tidak didapatkan pekerja migran bukan hanya di tahap implementasi, tapi bahkan di tahap kebijakan, yakni UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Buku karya Sulistyowati Irianto, Guru Besar bidang Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ini antara lain ingin mengaji akses keadilan bagi pekerja migran domestik dari perspektif hukum.

Menurut Sulistyowati, para pekerja migran, terlebih perempuan pekerja migran domestik, seharusnya mengetahui bahwa hak-hak dasarnya sebagai pencari kerja dilindungi oleh hukum. Mereka juga perlu mengetahui bahwa hukum menjamin pemenuhan hak-haknya sebagai manusia untuk dapat bekerja dan mendapat upah yang layak dalam situasi kerja yang terjamin keselamatan dan kesehatannya, terbebas dari kekerasan, sesuai dengan standar hak asasi manusia universal.

Mereka seharusnya paham bahwa segala sesuatu berkenaan dengan pemenuhan hak-hak dasarnya, mesti dibuat dalam kontrak yang tertulis dan disepakati bersama. Memberikan pemahaman hukum adalah tanggung jawab pemerintah, tidak bisa diserahkan begitu saja kepada perusahaan pengerah tenaga kerja migran.

Masalah identitas hukum juga penting untuk menjamin akses keadilan bagi pekerja migran. Dimilikinya identitas hukum oleh setiap orang merupakan hak dasar, yang tidak bisa dicabut atau dilanggar oleh siapa pun. Namun, dalam kenyataannya, menurut Sulistyowati, banyak sekali pekerja migran yang tidak memiliki akses untuk memperoleh dengan cara yang tepat, dan menyimpan dokumen identitas dirinya.

Pemalsuan dokumen, pemalsuan data dokumen, dan penahanan paspor oleh majikan atau jasa pengerah tenaga kerja, sering dijumpai. Ini mestinya dilakukan mulai dari tahap perekrutan dengan memberikan informasi yang memadai oleh perusahaan pengerah tenaga kerja.

Sayangnya, menurut Sulistyowati, pemerintah menyerahkan tanggung jawab itu sepenuhnya kepada perusahaan pengerah, sementara pemerintah hanya memberikan persetujuan atas informasi yang diberikan perusahaan. Padahal, pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada mereka selama masa prakeberangkatan.

Masalah tersedianya bantuan hukum juga penting, terutama ketika di luar negeri. UU No 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri mewajibkan pemerintah Indonesia untuk menyediakan perwakilan hukum bagi warga negara Indonesia di luar negeri, tanpa mempedulikan apakah mereka sebagai penggugat atau terdakwa.

Pasal 80 UU Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran menegaskan kewajiban itu. Tapi, dalam praktiknya, para pekerja migran domestik sukar sekali mengakses bantuan hukum.

Pada umumnya, di samping mereka tidak paham bahwa bantuan hukum adalah hak asasi, mereka juga tidak memiliki informasi tentang bagaimana cara mengaksesnya. Keengganan untuk berperkara dengan hukum melawan para pihak adalah juga disebabkan mereka berada dalam relasi kuasa yang timpang.

Mereka takut kehilangan pekerjaan dan statusnya sebagai pekerja migran dipersoalkan. Dana bantuan hukum sebenarnya ada, dan dana ini terlingkup dalam skema asuransi. Namun, berbagai permasalahan yang membelit urusan asuransi, menyulitkan akses pekerja migran terhadap jaminan.

Buku ini membuka tabir akses keadilan yang tidak didapatkan para pekerja migran. Meskipun topik studinya pekerja migran di Uni Emirat Arab, secara umum pekerja migran di Timur Tengah tidak jauh berbeda.

Pesan penting buku ini adalah pemerintah harus serius mengurusi pekerja migran dan tidak melepaskannya begitu saja kepada perusahaan pengerah tenaga kerja, apalagi yang tidak profesional, agar tidak ada lagi kekerasan-kekerasan terhadap para pekerja migran kita, apalagi sampai ada yang seperti Ruyati.*

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s