Perjuangan Intelektual Merumuskan Indonesia

Oleh : Fajar Kurnianto
Sinar Harapan, Sabtu 26 Februari 2011

Judul : Konflik di Balik Proklamasi; BPUPKI, PPKI, dan Kemerdekaan
Penulis : St Sularto & D Rini Yunarti
Penerbit : Kompas, Jakarta
Tahun : I, Agustus 2010
Halaman : xxiv+264 halaman

Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia.

Proklamasi ini sekaligus menjadi puncak dari mata rantai panjang perjuangan bangsa Indonesia sebelumnya, dari masa pendudukan Hindia Belanda hingga Jepang. Terutama di masa-masa akhir pendudukan Jepang di Indonesia, hingga menyerahnya Jepang pada Sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom, yang benar-benar mengakhiri dominasi Jepang di kawasan Asia Pasifik, terutama kawasan Asia Tenggara.

Jepang datang ke Indonesia, mengalahkan Belanda, dan menjanjikan kemerdekaan. Mulanya, janji itu sekadar cari simpati rakyat Indonesia agar bersedia membantu Jepang melawan Sekutu. Namun, seiring kekalahan Jepang dari Sekutu di berbagai tempat, Panglima Tentara Jepang Kumaciki Harada akhirnya membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 1 Maret 1945 dengan ketua dr KRT Radjiman Wediodiningrat. Badan ini kemudian diganti menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 7 Agustus 1945 dengan ketua Ir Soekarno. Badan ini bertugas melakukan berbagai persidangan, baik resmi maupun tidak resmi, terkait dengan persiapan kemerdekaan Indonesia.

Persidangan BPUPKI mengarah pada penemuan isi, bentuk, falsafah dasar hukum suatu negara merdeka, dan bagaimana menyelenggarakan suatu negara Indonesia yang merdeka. Dalam persidangan ini, tampil beberapa pembicara untuk menguraikan dasar-dasar negara. Tiga di antara mereka menjadi yang paling besar memberikan bahan bagi penyusunan Falsafah Dasar dan Rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara. Mereka adalah Prof Muhammad Yamin, SH (29 Mei), Prof Dr Soepomo (31 Mei), dan Ir Soekarno (1 Juni). Sementara itu, persidangan PPKI menentukan langkah-langkah konkret yang segera dilakukan dalam praktik penyelenggaraan suatu negara yang merdeka dan berdaulat penuh.

BPUPKI, PPKI, dan Proklamasi adalah rangkaian utuh yang saling melengkapi dan memperkaya berdirinya negara Indonesia. Buku Konflik di Balik Proklamasi; BPUPKI, PPKI, dan Kemerdekaan yang ditulis oleh St Sularto dan D Rini Yunarti ini antara lain ingin menegaskan hal tersebut. Buku ini juga menegaskan bahwa perjuangan Indonesia telah memulai babak baru, yakni babak pembentukan sebuah negara yang merdeka, berdaulat, dengan segala perangkat yang ada untuk sebuah negara baru, baik itu perangkat undang-undang, falsafah negara, maupun aparatur negara/pemerintahan.

Gairah dan Semangat

Buku ini juga menegaskan bagaimana bergairah dan bersemangatnya para pendiri bangsa ini dalam merumuskan sebuah negara bernama Indonesia. Itu terlihat dari sidang-sidang BPUPKI, terutama PPKI yang bersidang pasca-Proklamasi (18 Agustus), dalam suasana Indonesia sudah merdeka. Baik BPUPKI maupun PPKI, dalam setiap sidangnya, tidak terlalu memedulikan apakah kemerdekaan ini dianggap “pemberian” Jepang atau bukan. Yang mereka pikirkan adalah bahwa kemerdekaan itu hakiki, benar-benar merdeka, lepas dari penjajahan siapa pun, dan mandiri membentuk negara sendiri, dan itu secepatnya diraih.

Di hadapan anggota sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, misalnya, Soekarno berpidato, “Jikalau umpamanya bala tentara Dai Nippon sekarang menyerahkan urusan negara kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara akan menolak, serta berkata: mangke rumiyin, tunggu dulu, minta ini itu selesai dulu, baru kita berani menerima usulan Negara Indonesia Merdeka?”

Sepulang dari Dalat (dekat Ho Chi Minh sekarang), tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno mengatakan, “Jika dulu saya berkata Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbuah, kini dapat saya katakan kepada saudara-saudara, bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga!”

Sebagaimana lazimnya sebuah negara baru, berbagai pandangan yang oleh buku ini disebut sebagai “konflik” mewarnai setiap persidangan. Salah satu polemik itu mengenai cakupan wilayah Indonesia. Ada tiga pandangan dalam hal ini. Pertama, Indonesia adalah Hindia Belanda dahulu. Kedua, Indonesia adalah Hindia Belanda dahulu ditambah Borneo Utara, Papua, dan Timor semuanya. Ketiga, Indonesia adalah Hindia Belanda dahulu, ditambah Malaka, Borneo Utara, Papua, Timor, dan kepulauan sekelilingnya. Ketidaksepakatan ini akhirnya membuat Radjiman, Ketua BPUPKI, memutuskan setem, yakni pemungutan suara. Hasilnya, dari 66 surat suara sah, 39 surat memilih yang kedua, 19 memilih yang pertama, 6 surat memilih ketiga, satu blanko, dan satu kepada yang lain-lain.

Meski diwarnai dengan berbagai “konflik” dalam sidang yang untuk beberapa hal sedikit memanas, semuanya dilandasi oleh semangat kebersamaan dan kesamaan visi bagaimana merumuskan Indonesia sebagai sebuah negara yang menjadi—meminjam istilah Soekarno—“jembatan emas” yang mengantarkan seluruh rakyat Indonesia hidup sejahtera dan maju di seberangnya.

Buku ini mengingatkan kembali bangsa ini untuk melihat bagaimana sebuah negara Indonesia dirumuskan melalui suatu perjuangan intelektual dari para founding fathers demi mimpi Indonesia yang masyarakatnya hidup sejahtera dan maju. Pemerintah yang berkuasa saat ini mengemban tanggung jawab untuk merealisasikan hal itu. Ini amanah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s