Anak-anak Korban Kekuasaan

Oleh : Fajar Kurnianto
Sinar Harapan, Sabtu 12 Februari 2011

Judul : Dilarang Gondrong; Praktik Kekuasaan Orde Baru terhadap Anak Muda Awal 1970-an
Penulis : Aria Wiratma Yudhistira
Penerbit : Marjin Kiri, Tangerang
Tahun : I, April 2010
Halaman : xxii+161 halaman

Berakhirnya era Orde Lama (Orla) di bawah Pre¬si¬den Soekarno menandai dimulainya era Orde Baru (Orba) di bawah Presiden Soeharto. Prioritas kebijakan pun berubah, dari yang terfokus pada persoalan politik kepada perbaikan dan pembangunan ekonomi. Stabilitas menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan. Karena itu, berbagai upaya untuk mencipta dan menjaga stabilitas agar kondusif bagi pembangunan diupayakan. Pada titik inilah, kekuasaan dipraktikkan.

Buku yang merupakan hasil riset penulisnya ini coba menunjukkan bagaimana kekuasaan dipraktikkan pada masa-masa awal Orba, antara 1967-1974. Titik fokusnya pada bagaimana kekuasaan itu dipraktikkan terhadap ge¬nerasi muda, anak-anak muda pembangunan, yang tiada lain adalah anak-anak generasi tua yang dalam buku ini dikategorikan sebagai generasi yang lahir dan besar pada masa se¬belum kemerdekaan. Generasi tua di buku ini dibatasi pada mereka yang tengah berkuasa, baik di pemerintahan, sekolah, serta institusi-institusi militer dan sipil lainnya.

Anak-anak muda di sini juga dibagi menjadi dua jenis. Pertama, mereka yang ber¬sikap apatis terhadap persoalan politik di dalam negeri. James Siegel (1986) menyebut mereka sebagai golongan remaja. Me¬reka adalah anak-anak muda yang memiliki kesamaan berupa se¬lera, aspirasi, dan gaya hi¬dup yang ingin selalu berubah yang umumnya mengacu pada perkembangan yang terjadi di luar negeri, terutama Barat.

Kedua, mereka yang memiliki kesadaran lebih tinggi akan persoalan bangsanya. Me¬reka juga memiliki idealisme yang sering kali bertentangan dengan keadaan yang tengah terjadi di masyarakatnya. Me¬reka ini disebut sebagai kelompok mahasiswa (Raillon, 1989).

Dalam model kekuasaan yang paternalistik ala Jawa, negara diimajinasikan layak¬nya suatu keluarga besar di mana ada “Bapak”, “Ibu”, dan “Anak”. Di era Orba, Soeharto menempatkan dirinya sebagai “Bapak Tertinggi” (Shiraishi, 2001). Di era Orla, Soekarno sebetulnya juga menyebut dirinya sebagai “bapak”. Baik anak-anak muda jenis pertama maupun jenis kedua, mereka tetaplah dianggap “anak” yang berkewajiban untuk hormat dan patuh pada “ayah” mereka. Mereka harus dibimbing, dikontrol, diarahkan, dan diselamatkan, serta tidak boleh memberontak.

Sejak Soeharto membuat kebijakan ekonomi yang lebih terbuka sebagai wujud dari pembangunan ekonomi yang diprioritaskannya, dengan mem¬persilakan pihak asing untuk menjadi bagian dari pembangunan Indonesia, anak-anak muda, baik itu yang apo¬litis maupun politis, dihadapkan pada suatu situasi baru. Di satu sisi, masuknya pihak asing ikut serta membawa budaya asing yang ber¬beda dengan budaya Indonesia, salah satunya adalah masuk¬nya budaya hippies. Di sisi lain, pemba¬ngunan ekonomi memunculkan praktik-praktik kotor di pemerintahan, seperti korupsi.

Hippies adalah gerakan counter-culture (budaya tan¬dingan) dari kalangan anak-anak muda yang muncul pada era ‘60-an di dunia Barat (khu¬susnya Amerika Utara dan Ero¬pa Barat) dengan kebebas¬an sebagai prinsip dasarnya. Baik itu kebebasan dalam cara pandang, penampilan, maupun tingkah laku. Secara kasatmata, keberadaan mereka dapat dilihat dari penampilan mereka yang eksentrik. Rambut gondrong, jenggot dibiarkan tak dicukur, pakaian longgar aneka warna (psikedelik), sandal, memakai manik-manik, serta kaum perempuannya tidak memakai bra. Secara orientasi, ada yang politis (po¬litical activism) dan ada yang semata mencari kesenangan (personal hedonism) (Simmon dan Tout, 1972). Urakan, mi¬num minuman keras, narkotika, dan seks bebas, menjadi gaya hidup mereka.

Masuknya budaya hippies membuat para orang tua atau generasi tua mengkhawatirkan anak-anak muda mereka yang diharapkan menjadi penerus estafet pembangunan bangsa menjadi rusak. Ini dianggap sebagai persoalan besar, me¬nyangkut masa depan bangsa, dan karena itu mereka berharap pemerintah ikut campur tangan menangani. Larangan rambut gondrong adalah kebijakan pemerintah yang kemudian dikeluarkan dan berlaku secara nasional dengan alasan kekhawatiran itu. Rambut gondrong dikriminalkan. Rambut gondrong menjadi “musuh baru” selain komunis. Bahayanya dianggap sama dengan bahaya komunis. Rambut gondrong dicitrakan negatif. Razia rambut gon¬drong pun dilakukan di berbagai tempat. Di kampus, para mahasiswa dilarang gondrong.

Buku ini menunjukkan bahwa baik terhadap anak-anak muda yang apolitis maupun politis, penguasa telah mengontrol mereka melalui suatu kebijakan yang tendensius, lebay, dan penuh kecurigaan, dengan dalih menjaga stabilitas. Bagi penguasa, stabilitas hanya bisa dicipta dengan ja¬lan melakukan pendisiplinan, pe¬ngaturan, dan pembatasan. Dalam perspektif Michel Fou¬cault, kekuasaan didefinisikan sebagai alat untuk menorma¬lisasi individu-individu dalam masyarakat melalui disiplin dan norma (Haryatmoko, 2002). Pesan dari buku ini an¬tara lain bahwa kekuasaan mes¬tinya tidak membuat pe¬megangnya menjadi otoriter dan sewenang-wenang, atau melihat persoalan secara simplistis.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s