Membedah Demokrasi Ala Iran

Oleh : Fajar Kurnianto
Majalah GATRA, 17 – 23 November 2011

Judul : Pos-Islamisme
Penulis : Asef Bayat
Penerbit : LKiS, Yogyakarta
Tahun : I, Juli 2011
Tebal : xviii+432 halaman

Tarik-menarik antara kekuatan konservatif dan reformis di Iran pascarevolusi Islam tidak saling meniadakan. Iran menjadi tipe alternatif wajah sebuah negara demokrasi Islam.

Revolusi Islam Iran di bawah kepemimpinan Ayatullah Khomeini pada 1979 memelopori gerakan global yang belakangan ini digambarkan sebagai zaman Islam. Islam sebagai kekuatan politik mengubah sistem, struktur, dan produk-produk legislasi negara monarki kuno menjadi teokrasi dengan otoritas tertinggi di tangan Wilayatul Faqih atau para ahli hukum Islam.

Pascarevolusi Islam, di Iran berlangsung perubahan sosial politik keagamaan, terutama setelah berakhirnya perang melawan Irak (1988), wafatnya Khomeini (1989), dan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat dari hasil penjualan minyak bumi negara itu. Isu-isu seperti demokrasi, toleransi, masyarakat madani (civil society), gender, serta relasi agama dan politik menjadi mainstream. Berbeda dari isu-isu di awal-awal revolusi Islam yang lebih terkonsentrasi pada perubahan sistem pemerintahan baru yang dimulai dari atas ke bawah (top down).

Asef Bayat, profesor sosiologi dan pengamat Timur Tengah di Universitas Illinois, mengulas dinamika perubahan yang terjadi di Iran dengan cukup cermat. Terutama ihwal gerakan Islamisme pascarevolusi ke tahap lebih maju, yang disebutnya dengan pos-Islamisme atau Islam reformis, dengan agenda reformasi yang diusung para penganutnya. Pos-Islamisme terus mendapat perlawanan dari gerakan Islamisme konservatif.

Pada banyak hal, Bayat membandingkannya dengan gerakan Islamisme di Mesir yang mengambil jalan dari bawah ke atas (bottom-up) untuk mengislamisasi negara. Menurut Bayat, revolusi Islam Iran tidak muncul dari gerakan Islamisme yang kuat, seperti di Mesir dengan Jamaah Islamiyah dan Ikhwanul Muslimin. Dari ketiadaan gerakan Islamisme, revolusi yang telah begitu mengintensifkan proses Islamisasi dari atas ini membawa salah satu gerakan reformasi yang paling mencolok di dunia Islam.

Setelah revolusi Islam, mulai 1980-an, rezim Iran meluncurkan apa yang disebut dengan “revolusi budaya” untuk mengubah pendidikan bangsa. Kampus-kampus yang menawarkan program-program ala Amerika ditutup, kurikulum diubah, fakultas-fakultas non-Islam dihapus, dengan tujuan mencetak insan-insan Islami. Negara, ruang dan masyarakat diislamkan.

Pos-Islamisme kemudian muncul pada era 1990-an dengan mengusung sebuah visi baru tentang masyarakat dan pemerintah. Inti proyek pos-Islamisme, menurut Bayat, terletak pada percampuran cita-cita republikan dan etika-etika agama dengan “demokrasi agama” sebagai misi politiknya. Pos-Islamisme tampak secara kasat mata untuk pertama kali dalam ruang publik kota di Teheran pada 1992 dan meluas ke kota-kota lain. Presiden Rafsanjani pada 1989 mulai mengubah kota tidak lagi berkarakter “kota Islam”.

Inilah menariknya pos-Islamisme di Iran. Bayat lebih suka menyebutnya pos-Islamisme, istilah yang barangkali lebih ramah atau santun daripada gerakan Islam liberal. Padahal sebetulnya, ada kemiripan dalam semangat gerakan dan pemikiran di antara keduanya. Ia menegaskan, pos-Islamisme menunjukkan sebuah perubahan dari ideologi Islamis yang universal, eksklusif, dan didominasi kebenaran agama ke arah pandangan inklusif yang menghargai ambiguitas, keterbukaan, pluralitas, dan kompromi.

Bayat cukup banyak membandingkan kasus Iran dengan Mesir. Dalam buku ini, ia misalnya mengistilahkan kasus di Mesir sebagai “gerakan tanpa revolusi”, dan sebaliknya di Iran: “revolusi tanpa gerakan”. Gerakan Islamisme di Mesir yang cukup kuat di akar rumput tidak berhasil menciptakan revolusi Islam. Sedangkan di Iran, revolusi itu terjadi tanpa gerakan yang terorganisasi seperti di Mesir.

Alih-alih di Mesir gerakan Islamisme tidak berhasil “mengislamkan” negara, di Iran sendiri pos-Islamisme muncul ketika negara berhasil “diislamkan”. Iran menjadi tipe alternatif sebuah negara demokrasi Islam, di mana segala aliran politik, dari yang konservatif hingga reformis, bisa hidup dan bersaing secara demokratis.

Republik Islam Iran pada saat ini tidak lagi sepenuhnya seperti diidealkan revolusi Islam. Tapi, pos-Islamisme juga belum bisa sepenuhnya mengubah wajah Iran secara fundamental. Eksistensi Wilayatul Faqih masih terus dijunjung tinggi dan dihormati, meski dinamika sosial, politik, budaya, dan pemikiran begitu cepat berkembang dan berubah. Bahkan pada saat ini, Presiden Ahmadinejad (2005-sekarang) yang berhaluan konservatif sejalan dengan proyek pos-Islamisme.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s