Sejarah Pergolakan Sipil Militer

Oleh : Fajar Kurnianto
Koran Jakarta, Jumat 5 Maret 2010

Judul : Doorstoot Naar Djokja; Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer
Penulis : Julius Pour
Penerbit : Kompas
Tahun : I, Desember 2009
Tebal : x+438 hlm

“Dirman, engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan perang bersama pasukanmu. Tempatmu bukan tempat pelarianku. Aku harus tinggal di sini, dan mungkin bisa berunding untuk kita, serta memimpin rakyat kita.” – pesan Presiden Soekarno kepada Jenderal Soedirman –

Buku berjudul Doorstoot Naar Djokja; Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer karya Julius Pour ini merekonstruksi sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak Belanda menyerbu secara mendadak ibu kota Republik Indonesia, Djokja (Yogyakarta), atau yang lebih dikenal dengan Agresi Militer Belanda II, pada 19 Desember 1948, yang membuat Presiden Soekarno dan para petinggi negara ditangkap, kemudian dibuang, sampai dengan Presiden Soekarno meninggalkan kota tersebut pada 28 Desember 1949. Terbang kembali ke Djakarta (Jakarta) pasca perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag yang melahirkan Republik Indonesia Serikat (RIS).

Doorstoot naar Djokja (serangan atas Djokja) dimulai Minggu pukul 00.00, 19 Desember 1948. Sebuah serangan udara secara mendadak yang dilakukan pasukan Baret Merah KST (Korps Speciale Troepen) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Simon Spoor untuk merebut landasan terbang Magoewo. Serangan ini dipakai sebagai pijakan pasukan komando Baret Hijau untuk mendobrak Djokja, sekaligus menangkap Soekarno, Presiden Republik Indonesia.

Serangan militer mendadak yang pengecut ini dilancarkan Belanda karena dianggap bisa menyelesaikan semua persoalan akibat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Jika serangan tersebut berhasil, pikir Belanda, maka dengan sekali pukul, pertahanan para ekstremis (demikian Belanda menyebut TNI) akan bisa dihancurkan, Republik dihapuskan dari peta, dan sebuah Negara Indonesia Serikat, negara berdaulat tapi tetap diikat dalam satu unie dengan Kerajaan Belanda, akan bisa didirikan di bekas wilayah Hindia-Belanda.

Meski mendapat kejelasan mengenai apa yang harus dilakukan oleh militer, pihak militer mengaku sangat kecewa. Selama sidang darurat kabinet berlangsung, tidak seorang pun pemimpin militer Republik yang dilibatkan.

Inilah awal dari pertikaian sipil-militer yang muncul dan dibahas di buku ini, menyusul pertikaian-pertikaian sipil-militer berikutnya mengiringi rentang waktu sejak Agresi Militer Belanda (1948) hingga terjadinya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (1949), setelah sebelumnya ada persetujuan antara Roem dan Roijen.

Militer berkukuh bahwa perundingan itu hanya menguntungkan Belanda. Buku ini membuka kembali kotak sejarah bangsa ini di awal-awal kemerdekaan. Pelajaran yang bisa dipetik dari pertikaian sipil-militer adalah sikap legowo dari masing-masing pihak, sipil maupun militer, untuk menghargai satu sama lain.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s